WFH ASN Pemko Tanjungpinang Diperpanjang Hingga 4 Juni 2020BERITA LAINNYA
WFH ASN Pemko Tanjungpinang Diperpanjang Hingga 4 Juni 2020

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang kembali memperpanjang masa Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.

Kebijakan tahap keempat ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Tanjungpinang yang ditandatangani Plt. Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, nomor 443.1/754/4.2.03/2020, tanggal 29 Mei 2020.

Yaitu, tentang Perpanjangan Tahap Keempat Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam surat edaran tersebut tertulis, setiap pimpinan OPD/unit kerja menugaskan minimal dua level pejabat stuktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor dan memastikan ASN dapat mencapai sasaran kinerja dan memenuhi target kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pimpinan OPD melaporkan keadaan ASN yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif covid-19, ODP, PDP, sembuh, dan meninggal dunia di lingkungan kerjanya masing-masing kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang untuk dilaporkan lebih lanjut melalui SAPK Badan Kepegawaian Negara.

Surat edaran tahap keempat ini tetap memberlakukan SE Sekretaris Daerah nomor 443.1/375/4.2.03/2020 yang telah dirubah beberapa kali dengan surat edaran Plt. Wali Kota Tanjungpinang nomor 443.1/694/4.2.03/2020 tentang perpanjangan tahap ketiga penyesuaian sistem kerja dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang.(Diskominfo)

  • Terbit: Jumat, 29 Mei 2020
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA