TNI AL Laksanakan Vaksinasi untuk Masyarakat Maritim di Kampung Bugis BERITA LAINNYA
TNI AL Laksanakan Vaksinasi untuk Masyarakat Maritim di Kampung Bugis

Kominfo, Kota Tanjungpinang -  Mabes TNI Angkatan Laut melalui Kepala Staf Angkatan Laut gencar melaksanakan vaksinasi gratis untuk masyarakat Maritim se Indonesia. 

Kegiatan yang dikemas dalam program serbuan vaksinasi covid-19 ini pun menyasar masyarakat maritim di wilayah Kampung Bugis, Sabtu (3/7/2021).

Kampung Bugis merupakan Kampung Bahari yang telah dibentuk Danlantamal IV Tanjungpinang pada 8 September 2020.

"Serbuan vaksinasi covid-19 bagi masyarakat maritim ini untuk menyukseskan program vaksinasi pemerintah untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity," kata Wakil Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Kolonel Marinir Andi Rahmat M.

Wandan Lantamal Kolonel Marinir Andi Rahmat menambahkan, dalam kegiatan ini, kita menargetkan 300 vial dapat tereliasi untuk warga maritim di kampung bugis. Namun, bila melebihi target vaksin masih tersedia. 

Kegiatan ini juga bekerjasama dengan dinas kesehatan Tanjungpinang, KKP, Poltekes, dinas kesehatan Lanud RHF, RSAL, dan dinkes Lantamal. 

"Penanganan covid-19 ini bukan hanya sektoral saja, tetapi seluruh komponen bangsa Indonesia yang harus kita hadapi bersama-sama," ucapnya. 

Wadan lantamal mengimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin agar tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Karena, prokes ini juga salah satu cara memutus mata rantai penyebaran virus yang saar ini semakin meningkat. 

"Meski sudah divaksin, tetap disiplin jalani prokes.  Apalagi, saat ini ada varian baru. Maka itu, harus lebih waspada. Saran saya gunakan masker dua lapis," pinta wadan lantamal

Menurutnya, vaksinasi itu baik untuk menjaga ketahanan tubuh dan juga kesehatan, "Program ini secara masif akan terus dilaksanakan untuk seluruh masyarakat maritim," ucap wadan. 

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma dan Wakil Wali Kota, Endang Abdullah yang hadir menyaksikan pelaksanaan vaksinask di kampung bugis menyampaikan ucapa terima kasih kepada jajaran TNI-Polri, khususnya Lantamal IV atas terselenggaranya kegiatan serbuan vaksinasi ini. 

"Terima kasih Lantamal IV dan jajaran TNI-Polri atas program ini. Vaksinasi ini bisa membentengi diri kita," ucapnya. 

Untuk itu, ia mengajak mari sama-sama kita ikut vaksinasi. Karena ini salah satu perjuangan kita menghadapi pandemi,"Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan," tutup Rahma. (Dinas Kominfo)

  • Terbit: Minggu, 4 Juli 2021
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA