Tinjau Posko Pengamanan, Plt. Walikota Pastikan Perayaan Idul Fitri Aman dan Kondusif BERITA LAINNYA
Tinjau Posko Pengamanan, Plt. Walikota Pastikan Perayaan Idul Fitri Aman dan Kondusif

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Plt. Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP memastikan perayaan Idul Fitri 1441 H di Kota Tanjungpinang berlangsung dengan aman dan kondusif. Hal ini disampaikannya saat meninjau Posko Pengamanan Lebaran Idul Fitri di beberapa titik, Jumat (22/5). Peninjauan tersebut dilakukan bersama Kapolres Tanjungpinang, AKBP Muhammad Iqbal.

Rahma melakukan pengecekan terhadap personil yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Personil Polres Tanjungpinang, Petugas Kesehatan serta Siswa Siswi Pelajar Pramuka Kota Tanjungpinang.

Dalam peninjauan tersebut, Rahma mengintruksikan kepada para personil agar tetap berjaga-jaga dalam persiapan Idul Fitri. Meski kondisi saat ini sungguh jauh berbeda dari tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19, Rahma mengingatkan kepada para petugas tetap menjaga kesehatan dan juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. "Hari Raya kali ini kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, kita berharap dapat menjemput status sebagai zona hijau jika masyarakat Kota Tanjungpinang tetap konsisten dalam mematuhi anjuran pemerintah serta mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan melakukan pola hidup sehat," ungkapnya.

Sementara di setiap posko setempat, Rahma menugaskan kepada seluruh petugas untuk siap siaga melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. "Layani masyarakat dengan sebaik-baiknya, jika membutuhkan bantuan kesehatan juga harus segera ditangani," ungkap Rahma.

Pada kesempatan ini juga, Rahma mengharapkan kepada masyarakat Kota Tanjungpinang yang merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk tetap menjaga kesehatan dan rayakan dengan penuh kesederhanaan.

"Kita pastikan, perayaan Idul Fitri di Kota Tanjungpinang berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, untuk itu laksanakan ibadah dengan khidmat bagi yang merayakan, rayakan dengan kesederhanaan, lakukan silaturahmi dengan cara yang berbeda, mungkin bisa secara video call atau secara virtual," pungkas Rahma.

Adapun posko yang ditinjau Plt. Walikota beserta rombongan yaitu di Depan Ramayana Tanjungpinang, Posko di Gedung Gonggong, Posko di Jalan Brigjen Katamso dan berakhir di Pelabuhan Sri Bintan Pura. (Prokopim)

  • Terbit: Jumat, 22 Mei 2020
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA