Penjelasan Kadis Dagin Kota Tanjungpinang Soal Pasar MurahBERITA LAINNYA
Penjelasan Kadis Dagin Kota Tanjungpinang Soal Pasar Murah

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Menanggapi selisih harga paket sembako murah Jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang pada 4 Mei 2020 kemarin.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani menjelaskan pasar murah ini merupakan kegiatan rutin tahunan.

Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok menjelang hari raya Idul Fitri yang selalu mengalami kenaikan.

Melalui pasar murah ini, Disdagin berupaya agar tidak terjadi lonjakan harga bahan pokok menjelang lebaran. Agar masyarakat bisa mendapatkan harga lebih murah dari harga pasar.

Kepala Disdagin menjelaskan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dengan mekanisme lelang umum melalui Unit Pelaksana Pelelangan, sehingga yang mengadakan barang kebutuhan pokok tersebut adalah pihak penyedia.

Harga pasar sebesar Rp.123,000 sudah termasuk pajak, biaya overhead berupa pengepakan dan pendistribusian, dan keuntungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018," kata Yani, Rabu (6/5/2020)

Selain itu, jumlah termasuk biaya angkut ke-19 titik penjualan se-Kota Tanjungpinang, dan dengan pertimbangan telur merupakan produk hewani yang tidak tersedia dalam stok yang banyak dalam 1 hari sehingga di butuhkan pengantaran lebih dari 1 kali pada setiap titik penjualan.

Dijelaskan Yani, jumlah paket yang tersedia sebanyak 12.696 paket. Harga yang berlaku di pasar sebesar Rp123.000 per paket, subsidi Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp63.000 per paket. Sehingga harga jual kepada masyarakat seharga Rp60.000. 

Dengan rincian gula pasir 2 Kg, tepung terigu 2 Kg, minyak goreng 1 liter, dan telur ayam 30 butir.

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Tanjungpinang, terutama masyarakat menengah ke bawah sebanyak 12.969 Kepala Keluarga.

Dengan tempat pendistribusian/penjualan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dan di 18 Kelurahan se-Kota Tanjungpinang.  

Adapun paket sembako murah yang didistribusikan di empat Kecamatan adalah Kecamatan Tanjungpinang Barat 1.616 paket, Kecamatan Tanjungpinang Kota 689 paket, Kecamatan Tanjungpinang Timur 3.159 paket, Kecamatan Bukit Bestari 2.232 paket.

Sementara di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sebanyak 3.788 paket untuk penjualan dan juga sebagai baffer stock jika kelurahan masih memerlukan.(Diskominfo)

  • Terbit: Jumat, 8 Mei 2020
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA