Pemko Tanjungpinang Terima Bantuan 10.000 Masker dari BRRIBERITA LAINNYA
Pemko Tanjungpinang Terima Bantuan 10.000 Masker dari BRRI

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - The Belt and Road Research Institute (BRRI) Shenzhen for International Cooperation and Development memberikan bantuan alat kesehatan (alkes) berupa 10.000 masker kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

Bantuan tersebut disampaikan oleh M. Ikhsan Fansuri yang mewakili Senior Advisor BRRI Prof. Michael Goutama dan diterima langsung oleh Plt. Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, di halaman kantor BPBD Tanjungpinang, Senin (22/6/2020).

Plt. Wali Kota Rahma menyampaikan ucapan terima kasih kepada BRRI yang telah memberikan bantuan masker kepada pemko Tanjungpinang. 

"Bantuan ini sangat bermanfaat. Apalagi, saat ini kita dalam fase new normal," ucap Rahma

Selain itu, lanjut Rahma, tahapan pilkada sebentar lagi akan dimulai. Jadi, bantuan masker ini bisa kita manfaatkan saat pelaksanaan pilkada mendatang.

"Nanti kita siapkan, utamanya untuk petugas Linmas di pilkada," tambah dia. 

Selama new normal ini, Rahma berharap masyarakat bisa beradaptasi dengan kondisi baru dalam keseharian dengan pedoman protokol kesehatan. Dengan begitu, pelaksanaan tatanan kehidupan baru di kota Tanjungpinang berjalan lancar. 

"Alhamdulillah kita sudah menjadi zona hijau. Kuncinya adalah kepatuhan dan disiplin masyarakat seperti memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan," tuturnya. 

Sementara itu, Perwakilan BRRI, M. Ikhsan Fansuri, menjelaskan BRRI merupakan sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Cina. BRRI memiliki cabang dibeberapa negara, termasuk di Singapura, Vietnam, dan Kamboja. 

"BRRI ini anggotanya adalah peneliti-peneliti yang berada di universitas terkenal di beberapa negara," ucapnya. 

BRRI sendiri mempunyai suatu yayasan, khusus membantu pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah kota Tanjungpinang dalam penanganan Covid-19. 

Ikhsan menyebutkan total bantuan masker yang didatangkan untuk pemerintah Indonesia melalui Kementerian Maritim sebanyak 1 juta masker. Untuk pemko Tanjungpinang kita berikan 10.000 masker. 

"Meski jumlahnya tidak seberapa. Semoga bantuan masker ini bermanfaat. Kita usahakan, akan memberikan lagi bantuan masker kepada pemko Tanjungpinang," ucapnya. 

Sebelumnya, Kepala BPBD Kota Tanjungpinang, Dedy Syufri Yusja mengatakan pemko Tanjungpinang telah menerima bantuan masker dari BRRI sejumlah 10.000 pcs. 

"InsyAllah, bantuan ini kita pergunakan untuk kegiatan pilkada pada 8 Desember 2020. Nanti, kita serahkan kepada KPU untuk petugas linmas," ucapnya. (Diskominfo)

  • Terbit: Senin, 22 Juni 2020
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA