Pemko Tanjungpinang Perpanjang ASN Bekerja di Rumah Hingga13 Mei 2020BERITA LAINNYA
Pemko Tanjungpinang Perpanjang ASN Bekerja di Rumah Hingga13 Mei 2020

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang memperpanjang masa Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 hari sampai dengan 13 Mei 2020. 

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Tanjungpinang yang ditandatangani Plh. Wali Kota Tanjungpinang, Rahma Nomor 443.1/628/4.2.03/2020 tentang Perpanjangan Tahap Kedua Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam surat edaran itu, wali kota meminta setiap pimpinan OPD/unit kerja melaporkan keadaan ASN yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif covid-19, ODP, PDP, sembuh, dan meninggal dunia di lingkungan kerjanya masing-masing kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang untuk dilaporkan lebih lanjut melalui SAPK Badan Kepegawaian Negara.

Selain itu, dalam surat edaran ini, Plh. Wali Kota, Rahma meminta ASN menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dirilis Kementerian Kominfo RI. Rahma menilai, aplikasi ini sebagai salah satu upaya mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Aplikasi PeduliLindungi dapat diunduh melalui Playstore untuk versi android dan Appstore untuk versi iOS. Ajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut pada smartphone masing-masing," bunyi SE yang ditandatangani Selasa (21/4/2020).

Surat edaran itu juga tertulis penetapan jam kerja yang berlaku selama lima hari kerja yaitu Senin - Kamis jam kerja selama Ramadhan menjadi pukul 08.00-15.00 WIB dan Jum'at pukul 08.00-14.00 WIB dengan istirahat Sholat Jum'at pukul 11.30-13.00 WIB. Untuk jam kerja efektif selama Ramadhan 1441 H adalah 32,5 jam per minggu. 

Sedangkan untuk pakaian, bagi ASN beragama Islam, Senin-Jum'at mengenakan pakaian muslim, sementara non muslim menyesuaikan.

Selain itu, dalam SE juga dijelaskan agar ASN di lingkup pemko Tanjungpinang dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah atau mudik lainnya sampai dengan wilayah Indonesia dinyatakan bersih dari Covid-19.

Pimpinan OPD/unit kerja diminta agar memastikan jajarannya untuk tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah atau mudik. Apabila terdapat ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.(Tri)

  • Terbit: Selasa, 21 April 2020
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA