Pemko Tanjungpinang Liburkan Sekolah Satu PekanBERITA LAINNYA
Pemko Tanjungpinang Liburkan Sekolah Satu Pekan

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Seluruh sekolah tingkat, PAUD/TK, SD, dan SMP di kota Tanjungpinang Kepulauan Riau diliburkan selama sepekan, mulai Selasa 17 hingga 24 Maret 2020.

Hal itu disampaikan Wali Kota Tanjungpinang, H. Syahrul, S. Pd, usai menghadiri kegiatan TMMD ke - 107, di Lapangan sepak bola Tanjung Siambang, Dompak, Senin (16/3/2020).

Kebijakan ini, kata Syahrul, menindaklanjuti intruksi pusat berkaitan dengan meliburkan sekolah.

"Kita waspada, karena intruksi pusat bagi kepala daerah untuk membuat langkah-langkah antisipasi pencegahan penularan Covid-19. Maka, selama sepekan anak-anak belajar di rumah," ucapnya.

Untuk sementara, lanjut Syahrul, kita meliburkan sekolah selama sepekan. Kita lihat dulu perkembangan, kalau sudah kondisi kondusif, anak-anak bisa kembali ke sekolah.

Namun, wali kota mengimbau kepada orangtua agar memastikan anaknya tetap belajar dirumah, bukan diajak jalan-jalan ke tempat wisata atau liburan. Siswa tidak ke sekolah, bukan berarti belajar juga libur, melainkan belajar di rumah.

Selama satu minggu, guru akan memberikan tugas belajar. Nanti, guru-guru yang akan membagikan tugas sesuai mata pelajaran pada hari itu dan dibagikan ke orangtua.

"Setiap guru dan orangtua murid sejak dulu sudah saling berhubungan. Nanti, tugas-tugas itu, bisa dibagikan lewat group WhatsApps atau lainnya," tambah dia.

Intruksi meliburkan sekolah di kota Tanjungpinang dikeluarkan wali kota melalui Surat Edaran nomor 442.3/362/4.2.03/2020, tertanggal 16 Maret 2020.

Ada 6 point dalam surat edaran itu meliputi, meliburkan kegiatan belajar di satuan pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SKB, PKBM Negeri dan swasta di kota Tanjungpinang dengan belajar di rumah menggunakan buku-buku pegangan siswa, mengerjakan tugas dan dapat mengakses portal rumah belajar pada laman kemendikbud.go.id mulai 17 sampai 24 Maret 2020.

Ketentuan tersebut akan dievaluasi kembali pada Sabtu 21 Maret 2020 bahwa perlu tidaknya libur ini diperpanjang, menunda berbagai kegiatan yang bersifat massal di area sekolah dan luar sekolah.

Kemudian, menjaga dan memelihara lingkungan sekolah agar tetap higienis serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat menjalankan tugas dan menyelesaikan administrasi pembelajaran serta tugas lainnya di rumah.

Kepada orangtua/wali murid agar dapat menjaga dan mengawasi anaknya supaya tidak pergi ke tempat umum dan berinteraksi dengan orang ramai serta tidak membawa anaknya pulang kampung.(Tri/Diskominfo).

  • Terbit: Senin, 16 Maret 2020
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA