Pandemi Covid-19, Zakat ASN Pemko Disalurkan untuk Sembako Imam dan Marbot Masjid/Surau se- Kota TanjungpinangBERITA LAINNYA
Pandemi Covid-19, Zakat ASN Pemko Disalurkan untuk Sembako Imam dan Marbot Masjid/Surau se- Kota Tanjungpinang

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Wali Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyerahkan secara simbolis bantuan paket sembako kepada Imam dan Marbot Masjid serta Surau se- kota Tanjungpinang, di Eks. Kantor Kemenag Tanjungpinang, Rabu (22/4/2020).

1.000 paket sembako berupa beras 5 Kg, minyak goreng 2 liter, gula 1 Kg, susu 1 kaleng dan mie Instan 10 bungkus yang diberikan itu, merupakan Zakat profesi ASN pemko Tanjungpinang yang dicanangkan Wali Kota, Syahrul melalui Baznas Kota Tanjungpinang. 

"Bantuan ini berasal dari zakat ASN pemko Tanjungpinang dan kita sejalankan dengan program penanganan masa pandemi covid-19," ucap Wakil Wali Kota, Rahma yang juga Plh. Wali Kota Tanjungpinang. 

Pada kesempatan ini, Rahma menyampaikan permohonan doa untuk wali kota Tanjungpinang yang saat ini masih dirawat insentif karena terpaparnya Covid-19.

"Dengan rendah hati, saya mengharapkan Bapak-bapak semua dengan Ikhlas mendoakan Ayah kita, Ayah Syahrul dan keluarga yang saat ini berjuang untuk sembuh. Semoga Beliau segera sembuh dan hadir kembali ditengah-tengah kita," ujar Rahma.

Sementara itu, Pasiter Kodim 0315/Bintan Kapten Inf Baziduhu Zebua, menghimbau agar selalu mengutamakan social distancing selama masa pandemi Covid-19.

"Kami dari TNI-Polri dan Pemerintah Daerah tidak pernah bosan menghimbau seluruh warga Kota Tanjungpinang agar selalu mawas diri dan melindungi diri. Selalu utamakan social distancing demi memutus rantai penyebaran Covid-19," katanya. 

1000 paket sembako tersebut akan diserahkan dalam dua tahap, Rabu (22/4) untuk Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Tanjungpinang Kota. Kamis (23/4) Kecamatan Bukit Bestari dan Tanjungpinng Barat.

Pembagian di bagikan empat 4 keretaria yakni kelompok Khusus terdiri dari Masjid Agung Al-Hikmah, Masjid Nur Ilahi Dompak, dan Masjid Raya Sultan Riau Penyengat.

Kemudian Masjid besar yang ada di empat kecamatan diantaranya Masjid Al-Uswah KM 10, Al-Azhar Pantai Impian, Al-Furqon, Jalan Pemuda, dan Nurul Huda Senggarang.

Selanjutnya untuk Masjid Jami' yang ada di 18 Kelurahan se - kota Tanjungpinang. Dan Masjid yang ada di tingkat RT/RW sebanyak 253 Surau dan Mushollah. Total 278 Masjid, Surau, dan Musholla akan disalurkan sembako dari hasil zakat profesi ASN pemko Tanjungpinang. (Diskominfo)

  • Terbit: Rabu, 22 April 2020
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA