Kodim Salurkan Bantuan Tunai Untuk PKL dan Warung, Pesan Rahma : Gunakan Untuk Modal UsahaBERITA LAINNYA
Kodim Salurkan Bantuan Tunai Untuk PKL dan Warung, Pesan Rahma : Gunakan Untuk Modal Usaha

Kota Tanjungpinang - Kodim 0315/Bintan menyalurkan bantuan tunai kepada 1.500 pedagang kaki lima dan warung (BTPKLW) di kota Tanjungpinang. 

Penyerahan bantuan tunai dari pemerintah pusat ini dilakukan secara simbolis yang berlangsung di Koridor Makodim 0315 Bintan, Jalan Ahmad Yani Tanjungpinang Kepulauan Riau, Selasa (19/10/2021).

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma berpesan kepada penerima bantuan agar betul-betul digunakan untuk kebutuhan penunjang usaha. 

"Bantuan sebesar Rp1.2 juta yang diberikan ini utuh. Jadi, harus dipakai untuk modal usaha, supaya berkah," ucap Rahma. 

Rahma juga mengajak penerima bantuan untuk mensyukuri bantuan yang diberikan melalui TNI ini. Dia berharap bantuan ini dapat memberikan semangat baru, dorongan baru, dan nuansa baru untuk usaha para pedagang bisa bertahan di tengah masa sulit pandemi.

"Bantuan tunai yang diberikan ini karena dampak covid. Kalau kita syukuri, jumlah tersebut pasti cukup untuk menambah kebutuhan usaha," tutur Rahma. 

Sementara itu, Komandan Kodim 0315/Bintan Kolonel Inf I Ketut Artasuyasa mengatakan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima dan warung yang disalurkan melalui Kodim 0315/Bintan ini sebanyak 1.500 pelaku usaha. Bantuan ini diserahkan secara bertahap hingga 4 November mendatang. 

"Penyalurannya sudah berjalan 4 hari lalu. Dan sudah diterima sekitar 550 pelaku usaha. Sisanya kita gesa secepatnya. Karena, kami diberi waktu dari Mabel TNI maksimal 4 November selesai dibagikan," terangnya. 

Dikatakan Dandim, bantuan dari pemerintah pusat melalui Kodim ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran bantuan tunai agar bisa digunakan oleh para penerima untuk menjadi modal usaha.

"Bantuan yang diserahkan tunai agar berguna menambah modal berjualan. Tidak ada potongan, yang diterima murni Rp1,2 juta. Kalau ada oknum tertentu mempengaruhi ada pemotongan, laporkan ke kami," tegas Dandim. 

Salah satu pedagang kue kering, Rusmini (51), warga Kijang Lama Tanjungpinang, mengaku beryukur menerima bantuan yang disalurkan TNI ini. 

Ia mengaku, selama pandemi belum pernah menerima bantuan modal usaha. Sementara penghasilan yang didapatkan dari berjualan kue kering dan peyek yang dititipkan ke warung-warung hanya cukup belikan bahan dan kebutuhan sehari-hari. 

"Alhamdulillah, saya senang dapat bantuan ini. Dengan bantuan ini, saya bisa membeli bahan-bahan jualan lebih banyak lagi," ucapnya. (Dinas Kominfo)

  • Terbit: Selasa, 19 Oktober 2021
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA