Diskominfo Tanjungpinang Terima Pengesahan TTE dari BSrE, Perkuat Program Pantastik Wan-ASNBERITA LAINNYA
Diskominfo Tanjungpinang Terima Pengesahan TTE dari BSrE, Perkuat Program Pantastik Wan-ASN

Kota Tanjungpinang - Setelah melalui rapat koordinasi, konsultasi pra-integrasi, instalasi modul, dan uji penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi Mitra-Wan, Diskominfo Kota Tanjungpinang menerima pengesahan Esign Client Service dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) pada 25 Oktober 2024.

Dengan nomor surat 6591/BSSN/BS/SE.02.01/10/2024, pengesahan ini menjadikan aplikasi Mitra-Wan, yang digunakan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, sebagai aplikasi pertama yang terintegrasi dengan sistem TTE dari BSrE BSSN.

Integrasi TTE dalam aplikasi Mitra-Wan ini merupakan bagian dari program inovasi Pantastik Wan-ASN, yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sertifikat elektronik bagi anggota DPRD dan ASN.

Kepala Diskominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, berharap dengan integrasi TTE ini, proses administrasi pemerintahan dapat dipercepat dan dipermudah, serta keamanan dokumen dapat terjaga lebih baik.

"Selain itu, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik di pemerintah Kota Tanjungpinang," ujar Teguh, Rabu (6/11/2024).

Dia menambahkan, program ini juga sejalan dengan rencana strategis DIskominfo 2024-2026, yang berfokus pada peningkatan kinerja pemerintahan berbasis teknologi informasi dan penguatan keamanan informasi.

Sementara itu, Kabid Statistik dan Persandian Diskominfo, Ririn Noviana, penggagas program Pantastik Wan-ASN, menjelaskan inovasi ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pemanfaatan TTE yang sebelumnya hanya terbatas pada pejabat penandatangan tertentu, seperti wali kota, wakil wali kota, dan pejabat lainnya.

Sejak 2022, penerbitan TTE hanya bisa dilakukan oleh petugas verifikator Diskominfo dan terbatas pada aplikasi-aplikasi umum, seperti Srikandi.

"Dengan hadirnya program ini, ASN kini dapat menerbitkan TTE secara mandiri melalui sistem MyASN BKN," ucap Ririn.

Ririn juga menyampaikan, rancangan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah telah selesai disusun. Berbagai SOP, panduan, dan video tutorial juga telah disiapkan untuk mendukung proses sosialisasi.

Selanjutnya, dalam enam bulan ke depan, penggunaan sertifikat elektronik akan diperluas kepada seluruh ASN di perangkat daerah melalui aplikasi Siap dan Sinergi.

"Rencana satu tahun ke depan, aplikasi-aplikasi khusus yang masih menggunakan tanda tangan manual di pemko Tanjungpinang akan diintegrasikan dengan TTE, sehingga seluruh ASN dapat memanfaatkan sertifikat elektronik ini secara optimal," ujar Ririn. (tc/Dinas Kominfo).

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA