Beli Sembako Murah Bisa Langsung ke Kantor Kelurahan dan DisdaginBERITA LAINNYA
Beli Sembako Murah Bisa Langsung ke Kantor Kelurahan dan Disdagin

Dinas Kominfo, Kota Tanjungpinang - Senin (4/5/2020) besok, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Tanjungpinang mulai menjual sembako murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

Masyarakat yang ingin membeli kebutuhan lebaran dengan harga murah bisa langsung datang ke kantor kelurahan terdekat dan Disdagin kota Tanjungpinang dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Besok (4/5) Disdagin akan menggelar pasar murah menjelang hari raya, di kantor Disdagin dan di 18 kelurahan. Pasar murah ini secara simbolis akan dibuka Plt. Wali Kota, Rahma di kantor Disdagin," jelas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Ahmad Yani, Minggu (3/5/2020).

Yani menyebutkan bagi penerima sembako murah percepatan penangan Covid 19, seperti karyawan yang di PHK/dirumahkan, supir angkot, ojek parkir dan pelaku usaha terdampak Covid-19 boleh membeli langsung ke kantor kelurahan terdekat maupun Disdagin.

"Yang telah mendapatkan sembako kemarin  boleh membeli juga," pungkas Yani.

Dijelaskannya, kegiatan sembako murah ini memang tujuan pemerintah adalah menekan harga pasar yang rawan mengalami kenaikan. Apalagi jelang lebaran dan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Harga sebenarnya sembako ini Rp123.000, tapi kita subsidi Rp63.000, jadi masyarakat hanya bayar Rp60.000 saja dan bisa membawa pulang gula pasir 2 Kg, tepung terigu 2 Kg, minyak goreng 1 liter, dan telur 30 butir," tutur Yani

Adapun jumlah paket yang akan didistribusikan ke empat Kecamatan dan 18 Kelurahan adalah sebagai berikut :

Kecamatan Tanjungpinang Tanjungpinang Kota 689 paket meliputi kelurahan Tanjungpinang Kota 48 paket, kelurahan Kampung Bugis 386 paket, kelurahan Senggarang 117 paket, dan kelurahan penyengat 138 paket.

Kecamatan Bukit Bestari 2.232 paket meliputi kelurahan Dompak 111 paket, kelurahan Tanjungpinag Timur 402 paket, kelurahan Tanjung Ayun Sakti 493 paket, kelurahan Sei Jang 692 paket, dan Tanjung Unggat 534 paket.

Untuk Kecamatan Tanjungpinang Barat 1.616 paket meliputi kelurahan Tanjungpinang Barat 663 paket, kelurahan Kemboja 275 paket, kelurahan Kampung Baru 339 paket, dan Bukit Cermin 339 paket.

Sedangkan Kecamatan Tanjungpinang Timur 3.159 paket meliputi kelurahan Batu IX 727 paket, kelurahan Melayu Kota Piring 727 paket, kelurahan Air Raja 442 paket, kelurahan Pinang Kencana 853 paket, dan Kampung Bulang 411 paket. (Diskominfo) 

  • Terbit: Minggu, 3 Mei 2020
  • Kategori:Covid-19
  • Redaktur: TRI CHAIRANI
  • Berita Lainnya
KOMENTAR

BELUM ADA KOMENTAR



GALLERY KEGIATAN

DOKUMENTASI GAMBAR BELUM TERSEDIA

PENGUMUMAN
Kategori Berita
Berita Populer
Sub DomainLAINNYA
PENGUNJUNG
  • Hari ini : 150 pengunjung
  • Kemarin : 120 pengunjung
  • Keseluruhan : 14.000 pengunjung
  • Online : 2 pengunjung
Government Public Relations (GPR)
Gallery TerbaruGALLERY LAINNYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi beserta Dokumentasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat pada suatu Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

SELENGKAPNYA
Pranala LuarPRANALA LUAR LAINNYA

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Tanjungpinang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025, pemerintah daerah wajib menyusun rencana Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diimplementasikan dan dimonitori setiap tahun. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan Aksi PPK. Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 356/4429/SJ tanggal 21 November 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017. Oleh karena itu peran Inspektorat selaku verifikator dan Bapelitbang selaku pemegang username sangat penting guna mencapai peringkat lebih baik di Triwulan berikutnya.

SELENGKAPNYA